Pemeliharaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hasil Lelang Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Main Article Content

Yusep Mulyana

Abstract

Faktor-faktor yang menghambat pemeliharaan pendaftaran hak atas tanah hasil  lelang di kantor pertanahan Kabupaten Garut adalah pemenang lelang seringkali mengulur waktu dalam melakukan proses peralihan haknya tersebut, sehingga menghambat kinerja Kantor Pertanahan. Tanah hasil lelang tersebut melekat Hak Tanggungan yang tidak dibersihkan atau diroya, sedangkan peroyaan tersebut sangat penting bagi keperluan peralihan hak karena pelelangan tersebut karena apabila tidak ada pernyataan roya maka pihak Kantor Pertanahan tidak dapat melakukan proses pendaftaran hak atas tanah hasil pelelangan tersebut menjadi terhambat karena ulah kreditor yang tidak tahu aturan sebenarnya. Kantor Pertanahan masih bersifat pasif, karena menunggu data atau dokumen dari pemohon, jadi, tertib administrasi yang diharapkan menjadi kurang terlaksana dengan baik. Lambatnya pelayanan disebabkan karena selain kurangnya tenaga pelaksana dibandingkan dengan volume pekerjaan, dan terkesan pelayanan tersebut oleh masyarakat masih dirasakan lambat, sulit berbelit-belit, dan mahal.  Upaya kantor pertanahan Kabupaten Garut dalam pemeliharaan pendaftaran hak atas tanah hasil lelang adalah adanya penambahan petugas pelaksana pada setiap kegiatan pelayanan pertanahan, sehingga proses pelayanan akan dapat berjalan lebih cepat, efisien dan efektif.

Article Details

How to Cite
Mulyana, Y. (2019, December 4). Pemeliharaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hasil Lelang Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. PRISMAKOM, 12(1), 55-68. https://doi.org/https://doi.org/10.2301600/prismakom.v12i1.33
Section
Articles

References

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990.
Bahtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983.
Boedi Harsono, Hukum Agraia Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelasanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.
CST.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
Kian Goenawan, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti Prakti, Best Publisher, Yogyakarta, 2009.
Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta 2005.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007.
Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2013.
Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Alam, Jakarta,2005.
Wahid Muchtar, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta, 2008.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah